TIMES BANJARMASIN, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Kepala BPKP) dalam sebuah upacara di Istana Negara pada Rabu (19/2/2025).

Pelantikan ini menandai kesinambungan kepemimpinan BPKP dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara di era pemerintahan baru.

Komitmen terhadap Integritas dan Akuntabilitas

Dalam sumpah jabatannya, Yusuf Ateh menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi etika jabatan.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucapnya dengan penuh keyakinan.

Pelantikan ini diharapkan memperkuat fungsi pengawasan keuangan negara, terutama dalam mengawal kebijakan fiskal yang efektif dan efisien.

Rekam Jejak Akademik yang Kuat

Muhammad Yusuf Ateh memiliki latar belakang akademik yang solid dalam bidang akuntansi dan administrasi.

Ia menyelesaikan pendidikan Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1986. Kemudian, ia meraih gelar Master of Business Administration dari University of Adelaide, Australia, pada 2001.

Tidak berhenti di situ, Ateh menempuh studi doktoral di Universitas Indonesia dan berhasil meraih gelar Doktor di bidang Ilmu Administrasi pada 2020.

Dari Auditor hingga Kepala BPKP

Perjalanan karier Yusuf Ateh dimulai sebagai Asisten Dosen di STAN sebelum bergabung dengan BPKP pada 1992 sebagai Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya.

Seiring waktu, ia dipercaya untuk menempati berbagai posisi strategis, di antaranya:

• 2002: Kepala Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat BPKP.

• 2009: Memegang berbagai posisi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), termasuk Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.

• 2019: Anggota Dewan Pengawas di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).

• 2020: Dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BPKP.

Pada 5 Agustus 2024 lalu, ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKP sebelum akhirnya kembali dilantik secara definitif oleh Presiden Prabowo Subianto. (*)