TIMES BANJARMASIN, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) terus mengusut kasus korupsi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Salah satu langkah penyelidikan yang dilakukan KPK adalah menggeledah kantor Dinas Peternakan Jawa Timur terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan hewan ternak yang menggunakan dana hibah tersebut.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa dalam penggeledahan tersebut, KPK menemukan indikasi adanya penyimpangan pengadaan sapi, kambing, dan ikan yang masih dalam tahap pendalaman oleh penyidik. "Temuan ini masih dianalisis lebih lanjut oleh tim penyidik untuk melihat sejauh mana keterlibatan pihak-pihak terkait," jelas Tessa dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Hingga saat ini, penyidik KPK terus memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen serta barang bukti yang ditemukan selama penggeledahan di kantor Dinas Peternakan Jawa Timur. Menurut Tessa, jika ditemukan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, baik dari tingkat yang lebih rendah maupun lebih tinggi, hasil penyelidikan akan segera dilaporkan kepada pimpinan KPK untuk ditindaklanjuti.

Sebelumnya, KPK telah melakukan rangkaian penggeledahan dari 16 hingga 18 Oktober 2024 di beberapa lokasi, termasuk kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, serta tiga rumah dan satu kantor di Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti, seperti 1 unit mobil Toyota Innova, uang tunai sekitar Rp 50 juta, dan berbagai barang elektronik, termasuk handphone, flashdisk, laptop, serta dokumen penting lainnya.

Penyidikan ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengungkap dugaan korupsi terkait penyaluran dana hibah yang seharusnya digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui program pengadaan hewan ternak. Kasus ini diharapkan dapat segera menemukan titik terang terkait keterlibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan tersebut. (*)