TIMES BANJARMASIN, BANDUNG – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 1.819.830 orang di Indonesia yang menganggur atau mencari kerja. Jawa barat menjadi provinsi tertinggi angka pencari tenaga kerja nasional di Indonesia, tercatat sebanyak 542.150 orang atau 29,79%.

Menurut BPS (2020) pengangguran merupakan masyarakat yang aktif dalam  mencari pekerjaan, masyarakat yang sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru, masyarakat yang tidak mencari pekerjaan karena dirasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan, serta masyarakat yang tidak aktif mencari pekerjaan karena sudah memiliki pekerjaan namun belum memulai pekerjaan tersebut.

Menjadi tantangan nyata bagi suatu negara untuk bisa menyiapkan dan menyerap penduduknya ke dalam pasar tenaga kerja. Menurut Model Solow dalam Mankiw (2007) menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan populasi terhadap pengurangan modal agregat per pekerja lebih besar daripada depresiasi. Keadaan ketika depresiasi dan populasi meningkat akan menyebabkan kecilnya pendapatan per pekerja karena modal terbagi kedalam populasi pekerja yang lebih besar.

Modal Manusia

Terdapat banyak faktor determinan yang bisa menyebabkan pengangguran itu sendiri misal jika melihat Angka Harapan Hidup (AHH), Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam lima provinsi dengan AHH tertinggi di Indonesia. Selain itu, rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017-2022 selalu mengalami peningkatan. 

Selanjutnya angka IPM Jawa Barat s.d 2023 sebesar 73,74 sebagai upaya yang nyata dari pemerintah provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan modal manusia. Akan tetapi, peningkatan kondisi tersebut masih belum bisa mengurangi masalah pengangguran.

Artinya tidak sejalan dengan teori Human Capital dimana semakin tinggi pendidikan mampu meningkatkan produktivitas sehingga bisa meningkatkan output dan menciptakan penyerapan tenaga kerja lebih tinggi.

Terlebih periode 2020-2022 akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran terdidik sebagai periode yang tidak diprediksi. Hal lainnya paradigma yang melekat dari penduduk berpendidikan tinggi lebih baik menunggu yang harus sesuai upahnya dan dengan kemampuannya.

Dalam penerimaan inivestasi baik dari dalam negeri dan asing untuk kabupaten atau kota di provinsi Jawa Barat di nilai cukup tinggi, Kondisi ini diharapkan menambah kesempatan kerja yang bisa meningkatkan permintaan tenaga kerja dan harapannya penawaran tenaga kerja pun meningkat. Ketika terjadi titik keseimbangan tenaga kerja atau disebut pula full employment maka tidak terjadi masalah pengangguran, akan tetapi full employment tidak dapat tercapai karena masih ditemukan pengangguran.

Kendala lainnya bisa diakibatkan karena kenaikan upah minimum karena saat upah minimum meningkat maka permintaan terhadap tenaga kerja menurun, sedangkan dari sisi penawaran tenaga kerja terjadi peningkatan sehingga selisih antara permintaan dan penawaran ini akan menyebabkan pengangguran. 

Upah yang tinggi menjadi daya tarik bagi para pencari kerja karena tingginya upah tersebut maka semakin banyak pencari kerja yang datang ke wilayah tersebut, sementara terjadi penekanan biaya produksi dari sisi permintaan tenaga kerja karena kenaikan upah minimum bagi pengusaha akan menjadi beban perusahaan. 

Saat ini dunia ketenagakerjaan di Indonesia semakin kompetitif, kehadiran teknologi tinggi saat ini menjadikan sebagian bidang pekerjaan manusia tergantikan sementara kompetensi seseorang akan menjadi penentu memperoleh kesempatan kerja. Sehingga tenaga kerja yang terlatih dan mempunyai kompetensi yang lebih baik akan lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan dan jika terdapat tenaga kerja yang kurang kompetensi maka dalam mendapatkan pekerjaan akan lebih sulit.

Pendidikan Kewirausahaan

Dalam hal ini pemerintah khususnya di Jawa Barat sudah melakukan banyak hal terutama kebijakan dan strategi untuk mengatasi masalah pengangguran, nyatanya tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh partisipasi semua pihak, masalah pengangguran bersifat multi dimensi niscaya perlu pemecahannya secara multi dimensi dan multi pihak pula.

Semua pihak harus bersatu padu untuk mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi untuk di kapitalisasi atau ditransformasi menjadi produk maupun jasa dan memiliki nilai ekonomis. Sistem pendidikan harus outcome based education (OBE) karena lulusannya mampu memiliki kualitas dan kompetensi untuk menjawab kebutuhan dunia kerja dan kebutuhan inovasi.

Menyoal Perguruan Tinggi terbaik tidak hanya dinilai dari pemeringkatan publikasi saja, jumlah lulusan PT yang terserap di industri dan yang berwirausaha tentunya bisa menjadi salah satu bagian solusi pengangguran saat ini. 

Pendidikan memiliki peran yang penting, dengan merubah paradigmanya menjadi sekolah atau kampus pencetak wirausaha. Lulusan lembaga pendidikan bukan sebagai pencari kerja tetapi harus menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Menjawab masalah wirausaha maka PTN atau PTS memiliki komitmen dan kesungguhan untuk pencapaian dan percepatan program MBKM dengan Program Wirausaha Merdeka.

Menarik dicermati makna “Kampus Merdeka” era knowledge based economy, tantangan yang dihadapi institusi pendidikan tinggi menjadi semakin komplek. Tuntutan yang paling mengemuka adalah institusi pendidikan tinggi harus entrepreneur application dan innovation driven, berbeda dari kondisi saat ini hanya beraktivitas di zona aman (pure public dan budget driven).

Tantangan nyata sebagai upaya meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi dengan mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap tanggung jawab, membangun kerja sama tim maupun mengembangkan kemandirian dan mengembangkan usaha melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. 

Selanjutnya untuk pendidikan menengah Disdik Jabar memiliki program Sekolah Pencetak Wirausaha dengan Target 100.000 start up wirausaha muda, dimana siswa sebagai pelaku usahanya dan guru sebagai pendampingnya. Produk yang di jual bisa linear sesuai kompetensi keahliannya atau boleh juga tidak, yang pasti ada kegiatan usahanya dan bisa menghasilkan omzet penjualan.

Khususnya potensi SMK bisa membuat banyak produk berstandar industri dari model pembelajaran proyek, teaching factory (TeFa), Unit Produksi atau business center dari aneka ragam kompetensi keahlian yang dimiliki. Program SMK Pusat keunggulan pun berdampak positif bagi SMK dengan pengembangan TeFa mampu mengasilkan produk yang mengahsilkan omzet milyaran rupiah.

Jika mampu memperbaiki penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan maka akan mampu melahirkan wirausaha muda baru yang kreatif dan inovatif berasal dari sekolah atau kampus. Pendidikan kewirausahaan akan mampu mengubah mind-set lulusan dari pencari pekerjaan (jobseeker) menjadi pencipta lapangan kerja (job creator).

Pada dasarnya pendidikan kewirausahaan tidak selalu dimaksudkan dan mudah menghasilkan wirausaha-wirausaha baru, namun paling tidak menghasilkan lulusan-lulusannya yang memiliki sikap berani memulai usaha baru ketika ada kesempatan dan memiliki kecenderungan untuk bekerja secara mandiri.  Alhasil, peran lembaga pendidikan sebagai salah satu penyumbang calon wirausaha sangat dinantikan peranannya. (*)

***

*) Oleh : Dr. Asep Totoh, SE., MM , Dosen FEBI Ma’soem University, Dosen Pascasarjana MBA Tel-U

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.