TIMES BANJARMASIN, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina menegaskan komitmen Komisi XIII untuk mendorong perbaikan sistem war SDUWHF (Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa) setelah menerima aspirasi Yayasan Wahana Aksi Kritis Nusantara (Waskita). 

Ia mengatakan, banyak laporan dari peserta yang mengikuti war namun tidak beruntung maupun yang lolos, dan keduanya mengeluhkan persoalan teknis yang sama. Vita menyampaikan, dari masukan dua kelompok tersebut, Komisi XIII melihat adanya garis temu bahwa persoalan utama terletak pada sistem.

“Kita perlu memperbaiki sistem yang ada agar tidak banyak merugikan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/25)

Ia menilai meningkatnya ketertarikan anak-anak muda Indonesia untuk bekerja atau magang di luar negeri merupakan hal positif. Namun sistem pendaftaran yang sering mengalami error justru menimbulkan polemik. 

“Ini yang ingin kita dorong dari imigrasi agar segera diperbaiki,” kata Vita.

Menanggapi pertanyaan mengenai dugaan ketidakadilan dalam proses war, Vita menyebut Komisi XIII masih melakukan pendalaman. Penjelasan sementara dari pihak imigrasi yang diterimanya menyebut bahwa gangguan terjadi karena sistem tidak mampu menangani jumlah pendaftar yang membludak.

Komisi XIII, lanjut Vita, meminta imigrasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem digital yang digunakan. Ia menyebut pihak imigrasi bahkan berencana menghadirkan Google untuk memberikan penjelasan teknis terkait penyebab sistem sering down. 

“Itu saja yang ingin kita dengar, kenapa sistemnya bisa error,” tegas legislator PDI Perjuangan ini. 

Bagaimana dengan usulan agar mekanisme SDUWHF diserahkan langsung kepada Pemerintah Australia? Vita menjelaskan bahwa skema saat ini memang merupakan permintaan Australia agar Indonesia melakukan penyaringan awal. Menurutnya, bila Australia hendak melakukannya sendiri pun tidak menjadi masalah, namun urusan imigrasi tetap menjadi kewenangan Indonesia.

Lebih lanjut, Vita menekankan, sejauh ini Komisi XIII belum menemukan indikasi titipan dalam proses war. Meski demikian, ia mencatat masih ada perbedaan pengalaman peserta, seperti email konfirmasi yang berbeda-beda. Hal itu, katanya, akan kembali dibahas dengan imigrasi dan pihak teknis yang menangani sistem.

Ia berharap proses pembenahan dapat dilakukan dengan cepat dan sistematis agar polemik tidak kembali terulang, mengingat minat pemuda Indonesia terhadap kesempatan kerja di luar negeri terus meningkat. 

“Mudah-mudahan sistem bisa kita perbaiki agar ke depan tidak ada lagi polemik,” tandas legislator dapil Jateng VI ini. 

Program war SDUWHF menjadi sorotan nasional setelah ribuan pendaftar mengalami kegagalan akibat error sistem, down server, hingga dugaan ketidaksinkronan data saat proses pendaftaran. Lonjakan minat yang tidak terantisipasi disebut menjadi pemicu utama kekacauan teknis yang dialami peserta tahun ini. (*)